You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Batalkan Hampir Semua Pembelian Lahan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Sebagian Besar Pembelian Lahan di DKI Batal

Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah membatalkan sebagian besar pembebasan lahan pada tahun ini.

Hampir semua pembelian lahan yang nggak penting saya bilang batalin, mencurigakan semua. Masa beli lahan tujuh bulan nggak becus

Pembelian lahan di DKI akan dievaluasi karena sejak awal tahun hingga kini belum ada pembelian lahan yang dibayarkan.

"Hampir semua pembelian lahan yang nggak penting saya bilang batalin, mencurigakan semua. Masa beli lahan tujuh bulan nggak becus," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).

Basuki Pertanyakan Lambatnya Pembebasan Lahan MRT

Basuki mengatakan lambannya pembelian lahan terjadi setelah adanya kebijakan agar pembayaran lahan ditransfer langsung kepada pemilik lahan.

"Kan sekarang saya paksa harus transfer langsung ke pemilik, begitu saya perintah langsung tujuh bulan nggak bisa semua," tegasnya.

Ia mencurigai masih ada oknum pajabat yang meminta komisi sehingga pembelian lahan berjalan lambat. Terlebih, dalam pembelian lahan di DKI selama ini selalu ada jatah komisi kepada oknum tertentu agar prosesnya berjalan lancar.

"Pasti nih ada yang minta-minta komisi-komisi. Kalau nggak ada yang minta komisi, nggak mungkin sampai sekarang belum bisa beli lahan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati